Jakarta – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak keberadaan retail modern yang kian meluas di tanah air. H. Pence Harahap, Wakil Ketua Umum APKLI, menegaskan bahwa saat ini terdapat lebih dari 40 ribu unit usaha retail modern, yang secara signifikan mengancam keberlangsungan pasar tradisional. Dalam konteks ini, APKLI mendorong diterapkannya moratorium izin retail modern untuk melindungi usaha kecil dan menengah di Indonesia.
Langkah Strategis APKLI untuk Melindungi Usaha Kecil
Untuk mempercepat realisasi moratorium izin usaha retail modern, APKLI telah melakukan audiensi dengan Menteri Perdagangan, Budi Santoto, pada 6 April 2026. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari audiensi sebelumnya dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada 5 Maret 2026. Dalam pertemuan tersebut, APKLI menekankan pentingnya perlindungan bagi pedagang tradisional dan pasar lokal yang semakin terpinggirkan oleh keberadaan retail modern.
Pentingnya Moratorium bagi UMKM
Pence menjelaskan bahwa ekspansi retail modern berdampak signifikan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, terutama bagi pedagang kaki lima dan pasar tradisional. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh APKLI, diperkirakan sekitar 2,2 juta pedagang kecil telah terpaksa menghentikan usahanya akibat tekanan yang ditimbulkan oleh retail modern. Tanpa adanya langkah pengendalian yang tepat, sekitar 60 juta pelaku usaha kecil berpotensi menghadapi nasib serupa.
Peran Pemerintah dalam Pengawasan Izin Retail Modern
Menanggapi tuntutan APKLI, Menteri Perdagangan menjelaskan bahwa kewenangan untuk memberikan izin usaha retail modern berada di tingkat pemerintah daerah, yaitu wali kota dan bupati. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia. Dalam konteks ini, APKLI disarankan untuk menjalin koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri dan Asosiasi Pemerintah Daerah guna memperkuat posisi pedagang tradisional.
Pentingnya Program Koperasi Merah Putih
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Merah Putih. Ia menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi antara koperasi dan pedagang di tingkat desa dan kelurahan. Koperasi diharapkan dapat berfungsi sebagai sub-grosir yang mendukung distribusi barang bagi pedagang kecil di sekitarnya. Dengan demikian, diharapkan bisa tercipta ekosistem yang saling mendukung dalam pengembangan ekonomi lokal.
Regulasi E-commerce dan Perlindungan Pedagang Tradisional
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk menangani dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan pesat E-commerce terhadap pendapatan pedagang tradisional. Dalam hal ini, regulasi yang adil dan terbuka akan disusun untuk menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha daring dan luring. Harapannya, langkah ini dapat membantu pelaku usaha kecil untuk tetap bersaing di tengah persaingan yang semakin ketat.
Pertemuan dan Rencana Tindak Lanjut APKLI
Pertemuan dengan Menteri Perdagangan ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal, dan sejumlah pengurus APKLI, termasuk Sekretaris Jenderal, Pembina Dr. Kamaruzzaman, serta Bendahara Umum H. Irfan Yanuar. Sebagai tindak lanjut dari audiensi ini, APKLI berencana untuk melakukan audiensi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi Republik Indonesia dalam waktu dekat. Tujuan dari langkah ini adalah untuk membahas strategi komprehensif dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di seluruh Indonesia.
Peran Strategis Pedagang Kaki Lima dalam Ekonomi Rakyat
APKLI menegaskan bahwa pedagang kaki lima memiliki peran yang sangat strategis sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Mereka berkontribusi dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pedagang kecil dan usaha tradisional sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi di tengah arus globalisasi dan perkembangan retail modern.
Perlunya Sinergi antara Pemerintah dan Pelaku Usaha
Dalam menghadapi tantangan yang ada, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha sangat diperlukan. Pemerintah perlu memberikan dukungan melalui kebijakan yang berpihak kepada usaha kecil, sementara pelaku usaha juga harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kesimpulan
Upaya APKLI dalam mendorong moratorium izin retail modern merupakan langkah penting untuk melindungi usaha kecil dan menengah di Indonesia. Dengan dukungan dari pemerintah dan kolaborasi antar pelaku usaha, diharapkan pedagang kaki lima dan pasar tradisional dapat bertahan dan berkembang di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Perlindungan terhadap sektor ini adalah fondasi penting dalam membangun ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
➡️ Baca Juga: Indrak, Spesialis SEO, Antisipasi Kepanikan Pembelian BBM Melalui Patroli di SPBU Karimun
➡️ Baca Juga: Strategi Efektif Klub Sepak Bola Mempertahankan Loyalitas Pemain di Era Persaingan Transfer
