Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, baru-baru ini mengumumkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di tingkat bawah. Dalam sebuah apel struktural yang diadakan di Balai Kota pada 22 September, Eri menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk berpindah tugas ke Balai RW. Kebijakan ini diharapkan dapat menanggulangi masalah kemiskinan dan stunting yang masih menjadi tantangan serius di kota ini.
Transformasi Pelayanan Melalui Penugasan di Balai RW
Eri Cahyadi menekankan bahwa langkah ini diambil untuk mengubah pola kerja ASN. Selama ini, banyak petugas yang hanya berfungsi secara formalitas, turun ke lapangan tanpa memanfaatkan momen untuk berinteraksi dengan warga. Dengan penempatan di Balai RW, diharapkan para ASN bisa lebih proaktif dalam melayani masyarakat.
Dalam evaluasi kebijakan sebelumnya, terungkap bahwa banyak ASN kembali ke kantor saat tidak ada warga yang datang untuk mengurus dokumen administrasi seperti Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Kehadiran pemerintah di Balai RW seharusnya lebih dari sekedar urusan administrasi,” jelasnya.
Filosofi Kehadiran Pemerintah di Tingkat Akar Rumput
Wali Kota Eri menegaskan bahwa tugas ASN di Balai RW mencakup lebih banyak aspek. “Pekerjaan di sana tidak hanya sebatas administrasi. Kita harus tangani isu-isu lain seperti kesalahan dalam penyaluran bantuan, masalah stunting, gizi buruk, pengangguran, dan kemiskinan,” ungkapnya.
- Peningkatan pelayanan publik
- Pemantauan isu stunting dan gizi buruk
- Penyelesaian masalah kemiskinan
- Koordinasi langsung dengan dinas terkait
- Menjalin hubungan lebih dekat dengan warga
Dengan kebijakan ini, Pemkot Surabaya berusaha menghadirkan solusi konkret bagi permasalahan yang dialami masyarakat. Keberadaan ASN di lapangan diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian masalah tanpa harus menunggu instruksi dari Wali Kota.
Menjawab Kebutuhan Masyarakat Secara Langsung
Eri Cahyadi berharap bahwa dengan sistem baru ini, aduan yang masuk ke hotline Lapor Cak Eri dapat segera direspons. “Saya tidak ingin warga mengenal saya sebagai Wali Kota, tetapi lebih kepada Pemkot Surabaya yang hadir untuk mereka,” tambahnya. Menurut Eri, apabila sistem ini tidak berjalan dengan baik, maka hanya sosok walikota yang akan dikenal, dan itu merupakan indikasi adanya masalah dalam sistem pelayanan publik.
Pembagian Tugas yang Merata di Setiap RW
Dalam implementasi kebijakan ini, Pemkot Surabaya akan membagi seluruh jajaran perangkat daerah menjadi pengampu di setiap RW. Setiap ASN yang ditugaskan, terlepas dari latar belakang dinasnya, akan memiliki tanggung jawab penuh terhadap kondisi sosial di wilayah tempat mereka bertugas. “Petugas dari dinas mana pun yang ditempatkan di RW wajib mengawal isu-isu kritis seperti stunting dan gizi buruk,” jelas Eri.
Lebih lanjut, jika ada masalah yang muncul di lapangan, Eri menekankan agar petugas dapat berkoordinasi langsung dengan Kepala Dinas untuk mengeksekusi solusi tanpa harus menunggu rapat formal yang memakan waktu. “Setiap Kepala Dinas harus menerjunkan ASN yang memiliki kemampuan tinggi untuk mengampu wilayah tersebut,” tegasnya.
Target dan Harapan untuk Masa Depan
Wali Kota Eri menargetkan agar mulai bulan Oktober, seluruh ASN pindah tugas ke Balai RW. Tujuannya adalah untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam penanganan masalah kemiskinan dan stunting di Surabaya. “Saya ingin perubahan di Surabaya bukan hanya karena sosok walikotanya, tetapi karena sistem pemerintahannya yang efektif berjalan,” pungkas Eri.
Dengan kebijakan ini, Pemkot Surabaya menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik dan menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Keberadaan ASN di Balai RW adalah langkah konkret untuk memastikan bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat dan siap membantu mereka dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada.
➡️ Baca Juga: Penyebab Gagal Ginjal yang Marak Terjadi pada Usia Muda yang Perlu Diketahui
➡️ Baca Juga: TVS Armado 200: Motor Tangguh Pilihan Terbaik untuk UMKM di Tahun 2026
