Adat Berita Datuk Minangkabau Gelar Kehormatan Sespim Polri

Menko Polkam Djamari Chaniago Menolak Gelar Datuk Minangkabau: Mengulas Kriteria dan Penghargaan Adat

2 1 minute read

Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), telah mengungkapkan penolakannya terhadap tawaran penerimaan gelar Datuk Minangkabau. Hal ini terjadi pasca pelantikannya sebagai menteri dan telah membuka diskusi mengenai integritas adat serta kriteria dalam pemberian gelar kehormatan.

Menolak Gelar Datuk: Sebuah Pertanyaan Kritis

Djamari Chaniago membagikan pengalamannya bahwa setelah menempati posisi sebagai Menko Polkam, seorang ketua adat dari Sumatera Barat mendatangi kantornya dan menawarkan gelar Datuk. “Begitu saya diangkat sebagai Menko Polkam, ada ketua adat dari Sumatera Barat yang datang ke kantor saya dan menyarankan saya untuk menerima gelar Datuk,” tutur Djamari, seperti dikutip dari video yang beredar di media sosial pada Selasa (10/3/2026).

Peristiwa tersebut telah dikonfirmasi oleh Karo Humas Datin Kemenko Polkam, Kolonel Inf Honi Havana, yang menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi ketika Djamari menghadiri kegiatan di Sespim Polri pada Senin (9/3/2026).

Latar Belakang dan Sindiran Djamari

Dalam pertemuan tersebut, Djamari mengungkapkan kekagetannya karena para tokoh adat tersebut baru mengenali dirinya setelah ia diangkat menjadi menteri. Padahal, ia telah lama menggunakan marga Chaniago, salah satu suku di Minangkabau, sejak masa Taruna.

“Saya berpendapat, ‘saya seorang Minang sejak lama, saya telah menggunakan nama Chaniago sejak masa Taruna. Kenapa baru sekarang orang Minang mengenali saya?’,” jelas Djamari. Menurutnya, komentar ini membuat wajah sang ketua adat menjadi merah.

Integritas Adat dan Kasus Sebelumnya

Djamari kemudian mempertanyakan makna dan manfaat dari gelar Datuk yang ditawarkan kepadanya, serta apa keuntungan yang akan diperoleh oleh dirinya atau masyarakat Minangkabau. Namun, pertanyaan tersebut tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Selanjutnya, Djamari mengacu pada kasus ketua adat yang pernah salah dalam memilih Datuk dari seorang jenderal yang kemudian terlibat dalam kasus narkoba. “Kenapa salah? ‘Anda melantik seorang Jenderal menjadi Datuk, dan ia adalah pemain utama dalam kasus narkoba. Jadi anda akan membandingkan saya dengan narkoba itu?’ Dia menjadi diam,” lanjut Djamari.

Berdasarkan alasan tersebut, Djamari menegaskan penolakannya terhadap tawaran gelar Datuk. Ia juga mempertanyakan proses pemilihan Datuk yang dilakukan tanpa mengetahui latar belakang calonnya. “Bukankah Anda sendiri yang merusak adat itu?” pungkas Djamari.

Informasi lengkap mengenai isu ini disampaikan melalui pernyataan resmi Menko Polkam Djamari Chaniago yang dirilis pada Selasa, 10 Maret 2026.