slot depo 10k slot depo 10k
Ekonomi

Keamanan Laut Sebagai Pilar Utama Pembangunan Ekonomi Biru Indonesia

Keamanan laut merupakan aspek krusial yang mendasari pengembangan ekonomi biru di Indonesia. Dengan dukungan penegakan hukum yang tegas, diplomasi maritim yang terencana, serta kolaborasi antar berbagai lembaga, penjagaan terhadap kelestarian sumber daya laut dan perikanan menjadi landasan fundamental untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, hukum laut tidak hanya memiliki implikasi yuridis, tetapi juga berhubungan erat dengan kedaulatan, integritas wilayah, keamanan nasional, perlindungan lingkungan, dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Pentingnya Keamanan Laut dalam Ekonomi Biru

Menurut Prof. Arie Afriansyah, seorang Guru Besar Hukum Laut Internasional dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), keamanan laut adalah elemen vital dalam mendukung pelaksanaan ekonomi biru di Indonesia. Dalam seminar yang bertemakan “Keamanan Laut sebagai Pendukung Pelaksanaan Ekonomi Biru di Indonesia,” yang diselenggarakan oleh FHUI melalui Center for Sustainable Ocean Policy (CSOP) dan Center for International Law Studies (CILS), Prof. Arie menekankan bahwa peningkatan performa ekonomi biru harus berlandaskan pada prinsip keberlanjutan.

Peluncuran Buku “Pengantar Hukum Laut”

Acara seminar tersebut juga menandai peluncuran buku baru karya Prof. Arie berjudul “Pengantar Hukum Laut.” Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan untuk memperkaya literatur hukum laut di Indonesia, serta mendukung penguatan kapasitas ilmiah dalam tata kelola laut yang efektif.

Dalam penjelasannya, Prof. Arie menyampaikan, “Buku ini saya susun sebagai kontribusi akademik untuk memperkuat kapasitas keilmuan hukum laut di Indonesia. Hukum laut lebih dari sekadar kerangka normatif; ia merupakan instrumen strategis yang menentukan pengelolaan sumber daya dan keamanan maritim secara berkelanjutan. Dengan memahami dasar-dasar hukum laut, kita dapat merumuskan kebijakan yang lebih solid, menjaga kedaulatan, dan mendukung agenda ekonomi biru Indonesia.”

Isi Buku dan Relevansinya

Buku setebal 278 halaman ini membahas secara komprehensif evolusi konsep hukum laut, dari masa lalu hingga kodifikasi internasional. Selain itu, Prof. Arie juga mengulas konsep garis pangkal dan zona maritim dalam yurisdiksi nasional, serta kawasan laut di luar yurisdiksi negara. Ia menyoroti posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan dan tantangan terkait penyelesaian sengketa maritim internasional, termasuk isu keamanan maritim dan tata kelolanya.

Buku ini memberikan kerangka yang menyeluruh, menghubungkan aspek historis, normatif, dan praktis hukum laut, serta menegaskan relevansinya bagi kedaulatan, pembangunan berkelanjutan, dan ekonomi biru Indonesia.

Diskusi dan Perspektif dari Para Ahli

Dalam seminar yang berlangsung di Aula Djokosoetono FHUI, hadir sebagai pembicara kunci Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arif Havas Oegroseno, beserta sejumlah panelis termasuk Direktur Hukum Bakamla RI, Laksamana Pertama TNI Fenny Akwan Saragih, Deputi Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kemlu RI, Dr. Gulardi Nurbintoro, dan Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP RI, Saiful Umam.

Diskusi yang diadakan menegaskan bahwa keamanan laut bukan sekadar isu pertahanan, tetapi merupakan dasar utama dalam implementasi ekonomi biru di Indonesia. Para pembicara menyoroti hubungan erat antara tata kelola maritim, penegakan hukum, dan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya laut.

Signifikansi Laut bagi Identitas Bangsa

Dalam pidato kuncinya, Arif Havas Oegroseno menegaskan bahwa laut adalah identitas bangsa Indonesia dan sumber daya strategis. Ia menyatakan, “Indonesia adalah negara yang bersatu oleh lautan. Laut yang sehat memberikan manfaat berkelanjutan, dan keamanan laut adalah syarat mutlak agar ekonomi biru dapat berkembang dengan optimal. Kita perlu memproyeksikan kapasitas pengelolaan laut tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di arena regional dan internasional.”

Lebih lanjut, mantan Duta Besar RI untuk Jerman (2018–2024) itu mengingatkan para peserta untuk selalu mengaitkan pembahasan hukum laut dengan momen bersejarah Sumpah Pemuda 1928. Momen ini secara jelas mengikrarkan keberadaan “tanah” dan “air” Indonesia, yang menurutnya menjadi landasan historis bagi keberadaan bangsa Indonesia serta kontribusinya dalam tata kelola kelautan internasional saat ini.

Kunci Kejayaan Bangsa Melalui Penguasaan Laut

Direktur Hukum Bakamla RI, Laksamana Pertama TNI Fenny Akwan Saragih, menambahkan bahwa penguasaan laut merupakan kunci untuk mencapai kejayaan bangsa. Ia menekankan, “Keamanan maritim adalah fondasi utama pembangunan bangsa. Tanpa pertahanan yang kuat, kita tidak akan dapat memaksimalkan potensi kelautan dan menjaga kedaulatan. Peran Bakamla sebagai instrumen pengamanan wilayah laut adalah keniscayaan dalam mewujudkan ekonomi laut yang berkelanjutan.”

Program Konservasi dan Penegakan Hukum

Pemaparan para pembicara memberikan wawasan yang kaya bagi ratusan peserta yang hadir. Saiful Umam dari KKP RI menjelaskan berbagai program yang tengah diimplementasikan, seperti konservasi laut, penangkapan ikan yang terukur berdasarkan zona, budidaya ikan berkelanjutan, serta inisiatif pembersihan laut dari sampah plastik.

  • Konservasi laut untuk menjaga ekosistem
  • Penangkapan ikan terukur berbasis zona untuk keberlanjutan
  • Budidaya ikan berkelanjutan untuk mendukung ekonomi lokal
  • Pembersihan laut dari sampah plastik untuk kelestarian lingkungan
  • Penegakan hukum yang efektif untuk keberhasilan program

Saiful juga menekankan bahwa semua program ini memerlukan penegakan hukum yang efektif agar dapat berjalan dengan baik. Dr. Gulardi Nurbintoro dari Kemlu RI menyoroti bahwa kepastian batas maritim merupakan prasyarat penting untuk pengembangan ekonomi biru, yang akan menarik investasi dan memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional.

Pentingnya keamanan laut dalam konteks ekonomi biru tidak hanya terbatas pada aspek hukum dan kebijakan, tetapi juga melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya laut. Dengan mengintegrasikan berbagai elemen ini, Indonesia dapat memastikan bahwa lautnya dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

➡️ Baca Juga: Real Madrid Incar Bek Liverpool, Konate Jadi Target Pengganti Alaba yang Utama

➡️ Baca Juga: YouTuber Ini Menghidupkan PC Menggunakan Puluhan Baterai AA, Berapa Lama Tahan?

Related Articles

Back to top button