Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sedang mengambil langkah proaktif dalam mengatasi kerusakan infrastruktur yang mengganggu akses ke kawasan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Sikundo di Kecamatan Pante Ceureumen. Dalam upaya tersebut, mereka telah mengajukan anggaran sebesar 26 miliar rupiah kepada pemerintah pusat untuk memperbaiki berbagai infrastruktur yang terpengaruh oleh bencana alam, khususnya banjir bandang yang terjadi baru-baru ini.
Usulan Anggaran untuk Perbaikan Infrastruktur
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Barat, Beni Hardi, mengungkapkan bahwa usulan anggaran ini merupakan fokus utama untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. “Usulan sebesar 26 miliar rupiah ini ditujukan untuk perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan parah,” ujarnya dalam keterangan pers yang disampaikan kepada wartawan.
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk berbagai sarana publik, antara lain:
- Pembangunan jalan aspal sepanjang 3 kilometer dari Jambak ke KAT Sikundo.
- Pembangunan tebing sisi jalan menggunakan material batu gajah sepanjang 1.000 meter.
- Perbaikan sarana jalan dengan penimbunan material kerikil sepanjang 5 kilometer.
- Pemulihan fasilitas umum yang terpengaruh oleh bencana.
- Perawatan berkelanjutan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
Dampak Bencana Alam Terhadap Akses Infrastruktur
Beni Hardi menjelaskan bahwa akses menuju KAT Sikundo sering kali terputus akibat bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Hal ini mengakibatkan kerusakan signifikan pada sarana jalan yang berfungsi untuk mendukung mobilitas masyarakat. “Kerusakan infrastruktur ini tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar,” tambahnya.
Walaupun pada tahun ini Pemkab Aceh Barat telah menganggarkan 1 miliar rupiah untuk pembangunan jalan aspal sepanjang 350 meter, penanganan tersebut masih dianggap kurang memadai. Beni menegaskan bahwa perbaikan yang dilakukan belum cukup untuk menanggulangi efek dari banjir bandang yang melanda pada tahun 2025, yang telah menyebabkan kerusakan yang lebih luas.
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana
Pemkab Aceh Barat juga telah mengajukan proposal anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada pemerintah pusat, dengan total nilai mencapai 1,28 triliun rupiah. Anggaran ini ditujukan untuk membangun kembali berbagai infrastruktur yang terdampak bencana, termasuk sarana publik yang vital bagi masyarakat.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, DR Kurdi, menjelaskan bahwa usulan dana tersebut dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dalam rentang waktu tiga tahun ke depan. “Usulan ini merupakan langkah strategis untuk melakukan penataan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana alam yang terjadi pada 26 November 2025,” katanya.
Rincian Kerugian Akibat Bencana
Kerugian yang ditimbulkan dari bencana alam di Aceh Barat sangat signifikan, mencakup berbagai sektor sebagai berikut:
- Kerusakan perumahan dengan biaya lebih dari 127,99 miliar rupiah.
- Kerugian di sektor rumah tangga yang mencapai 7,7 miliar rupiah.
- Kerusakan infrastruktur lingkungan yang menyebabkan kerugian sekitar 68,8 miliar rupiah.
- Kerusakan sarana drainase yang mencapai 51,34 miliar rupiah.
- Kerugian total infrastruktur akibat bencana banjir bandang yang diperkirakan melebihi 1 triliun rupiah.
Pentingnya Dukungan Pemerintah Pusat
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sangat berharap agar usulan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat segera terealisasi. Beni Hardi menegaskan bahwa semua usulan telah disampaikan kepada pemerintah pusat dan telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Aceh. “Kami menunggu kepastian kapan dana ini akan dikucurkan untuk mendukung perbaikan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” pungkasnya.
Pentingnya perbaikan akses infrastruktur ke KAT Sikundo tidak hanya berdampak pada pemulihan pasca-bencana, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Dengan adanya akses yang lebih baik, masyarakat di kawasan terpencil ini dapat lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.
Secara keseluruhan, upaya pemerintah dalam menganggarkan dana untuk perbaikan infrastruktur di KAT Sikundo menunjukkan komitmen untuk membangun kembali daerah yang terdampak bencana. Namun, realisasi cepat dari usulan anggaran ini sangat penting agar masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya.
Harapan untuk Masa Depan
Setelah terjadinya bencana, masyarakat KAT Sikundo harus menghadapi tantangan berat dalam memulihkan kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, akses infrastruktur yang baik menjadi kunci untuk memastikan bahwa mereka dapat kembali hidup dengan normal. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat akan sangat menentukan keberhasilan pemulihan ini.
Dengan dukungan yang tepat dan alokasi dana yang memadai, diharapkan KAT Sikundo dapat segera bangkit dan berkembang. Perbaikan infrastruktur tidak hanya akan meningkatkan aksesibilitas tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat terhadap potensi bencana di masa mendatang.
Pemkab Aceh Barat terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan wilayah melalui program-program yang berfokus pada peningkatan infrastruktur dan layanan publik. Dengan demikian, harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi masyarakat KAT Sikundo bukanlah sebuah impian yang tidak mungkin tercapai.
➡️ Baca Juga: Rangkaian Kejuaraan Dunia Tenis Meja di Tokyo Jepang: Informasi Terkini dan Lengkap
➡️ Baca Juga: IHSG Melemah di Awal Perdagangan, Fokus Pasar pada Dinamika Konflik Global