Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat perkembangan signifikan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025. Hingga tanggal 12 April 2026, jumlah pelaporan telah mencapai 11,1 juta SPT. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menginformasikan bahwa total SPT yang diterima adalah 11.112.624. Angka ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dari para wajib pajak.
Distribusi Pelaporan SPT
Mayoritas laporan yang diterima berasal dari wajib pajak individu karyawan, dengan total mencapai 9,65 juta SPT. Sementara itu, laporan dari wajib pajak individu non-karyawan berjumlah sekitar 1,18 juta. Di sisi korporasi, terdapat 273.630 wajib pajak badan yang melaporkan kewajiban pajak mereka dalam denominasi rupiah, dan 192 badan usaha yang melakukan pelaporan dalam dolar AS. Untuk wajib pajak yang memiliki tahun buku yang berbeda, jumlahnya terbilang kecil, dengan 2.628 wajib pajak badan melaporkan dalam rupiah dan 32 dalam dolar AS.
Penggunaan Coretax Meningkat Pesat
Seiring dengan meningkatnya pelaporan, DJP juga melaporkan adanya akselerasi dalam penggunaan sistem administrasi pajak terbaru, yaitu Coretax. Hingga kini, jumlah aktivasi akun telah mendekati 18 juta. Rinciannya mencakup 16,87 juta dari wajib pajak individu, diikuti oleh 993 ribu wajib pajak badan, 90 ribu instansi pemerintah, dan 227 pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Perpanjangan Tenggat dan Penghapusan Sanksi
Pemerintah memberikan kelonggaran kepada wajib pajak individu dengan memperpanjang batas waktu pelaporan hingga 30 April 2026, yang sebelumnya ditetapkan pada 31 Maret. Selain itu, DJP juga menghapus sanksi administratif yang biasanya dikenakan atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran SPT selama periode ini. Langkah ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang belum melaporkan kewajiban mereka tepat waktu untuk melakukannya tanpa khawatir akan denda.
- Keterlambatan pelaporan untuk wajib pajak individu dikenakan denda Rp100 ribu.
- Wajib pajak badan dikenakan denda Rp1 juta untuk keterlambatan serupa.
- Perpanjangan tenggat memberikan waktu tambahan hingga 30 April 2026.
- Penghapusan sanksi berlaku untuk periode perpanjangan batas waktu.
- Tujuan utama adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Pemerintah Tanggapi Praktik “Joki Pajak”
Di tengah lonjakan jumlah pelaporan, pemerintah juga memperhatikan maraknya praktik pengisian SPT menggunakan jasa pihak ketiga atau yang sering disebut “joki pajak”. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa sistem Coretax akan terus diperbaiki untuk menutup celah penyalahgunaan dan sekaligus meningkatkan keamanan serta integritas data perpajakan. Upaya ini diharapkan dapat mencegah penggunaan jasa pihak ketiga yang dapat merugikan wajib pajak.
Komitmen DJP dalam Meningkatkan Pelayanan
DJP berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Dengan adanya sistem Coretax yang lebih modern, diharapkan proses pelaporan SPT menjadi lebih mudah dan cepat. DJP juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak untuk memastikan mereka memahami pentingnya kewajiban perpajakan dan cara melaporkan SPT dengan benar.
- Peningkatan sistem Coretax untuk keamanan data perpajakan.
- Sosialisasi kepada wajib pajak untuk memahami proses pelaporan.
- Peningkatan aksesibilitas dalam pelaporan SPT.
- Kerjasama dengan instansi terkait untuk memperkuat integritas data.
- Pengembangan fitur-fitur baru yang memudahkan wajib pajak.
Dengan jumlah pelaporan SPT yang mencapai 11,1 juta, menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan DJP ini, seperti perpanjangan tenggat waktu serta penghapusan sanksi, diharapkan akan semakin mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaporan pajak. Selain itu, perhatian terhadap praktik joki pajak menjadi penting agar sistem perpajakan tetap transparan dan adil bagi semua pihak.
Ke depan, dengan adanya inisiatif dan kebijakan yang lebih baik, diharapkan akan tercipta ekosistem perpajakan yang lebih baik di Indonesia. Hal ini bukan hanya bermanfaat bagi penerimaan negara, tetapi juga bagi pengembangan ekonomi secara keseluruhan. Dengan meningkatnya kepatuhan pajak, negara dapat lebih mudah dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
➡️ Baca Juga: Pemerintah Alokasikan Anggaran Tambahan untuk Revitalisasi 11 Pesantren di 2026
➡️ Baca Juga: Daftar Sekarang: Link Rekrutmen BI Special Hire dan PKWT 2026, Cara dan Syarat Pendaftaran
