Pemprov NTT Mengusulkan Pemisahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Menjadi Dua Lembaga Terpisah

0 2 minutes read

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah mengusulkan untuk memisahkan Badan Pendapatan dan Aset Daerah menjadi dua lembaga terpisah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan fiskal di tingkat daerah dan memberikan fokus yang lebih baik dalam pengelolaan pendapatan serta aset daerah.

Usulan Pemisahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, menyampaikan usulan tersebut saat melakukan audiensi dengan perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Jakarta. Pertemuan ini berlangsung pada hari Jumat dan menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Pentingnya Pemisahan Kelembagaan

Johni Asadoma menegaskan bahwa pemisahan kelembagaan ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan pendapatan dan aset daerah dapat dilakukan dengan lebih fokus dan sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga. Hal ini penting mengingat kombinasi fungsi yang ada saat ini justru menciptakan kompleksitas dalam pelaksanaan tugas.

“Ketika fungsi pendapatan dan aset digabung dalam satu lembaga, beban kerja yang dihadapi menjadi sangat kompleks. Apalagi, dengan tuntutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin mendesak, serta kebutuhan akan tata kelola aset daerah yang profesional agar dapat memberi nilai tambah,” ungkapnya.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Dalam konteks ini, Johni Asadoma juga memaparkan tentang realisasi PAD NTT yang saat ini mencapai sekitar Rp1,7 triliun dari target penyesuaian yang ditetapkan sebesar Rp2,1 triliun. Sebelumnya, target tersebut sempat ditetapkan lebih tinggi, yakni Rp2,8 triliun.

Salah satu tantangan signifikan dalam meningkatkan PAD adalah rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang saat ini hanya mencapai 50 persen dari total kendaraan terdaftar yang sekitar satu juta unit.

Strategi Menggali Pendapatan Daerah

Johni Asadoma menekankan pentingnya pendekatan yang terukur dan inovatif dalam menggali sumber pendapatan daerah. Ia menambahkan bahwa aset daerah seharusnya tidak hanya menjadi catatan inventaris yang pasif, melainkan harus dikelola secara profesional agar dapat berkontribusi sebagai aset yang produktif.

Pemenuhan Kajian Akademis

Dalam pertemuan dengan KemenPANRB, perwakilan kementerian tersebut meminta agar Pemprov NTT menyiapkan kajian akademis yang komprehensif jika akan membentuk perangkat daerah baru. Kajian ini diharapkan mencakup beberapa aspek penting, seperti analisis jabatan, analisis beban kerja, tipologi daerah, serta kemampuan anggaran yang tersedia.

Komitmen Pemprov NTT

Johni Asadoma menyatakan bahwa Pemprov NTT siap untuk melengkapi dokumen yang diperlukan dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan penyesuaian regulasi daerah. Hal ini bertujuan agar proses pemisahan badan pendapatan dan aset daerah dapat berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Arah Penataan Kelembagaan

Menurut Johni, penataan kelembagaan ini tidak hanya bertujuan untuk menambah struktur birokrasi, tetapi lebih kepada peningkatan kinerja dalam pengelolaan pendapatan dan aset daerah. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan sistem pengelolaan yang lebih efisien dan efektif.

Peningkatan Sumber Daya Manusia

Selain membahas pemisahan badan pendapatan dan aset daerah, audiensi tersebut juga mengangkat usulan mengenai 49 formasi jabatan fungsional Ahli Utama. Usulan ini bertujuan untuk memperkuat kebutuhan sumber daya manusia yang berkeahlian tinggi di lingkungan Pemprov NTT.

Kebutuhan di Sektor Kesehatan

Usulan tersebut mencakup kebutuhan akan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Naimata Kupang. KemenPANRB juga mendorong agar pengusulan formasi jabatan didasarkan pada kebutuhan riil, analisis jabatan, serta rekomendasi dari Kementerian Kesehatan terkait posisi dokter yang dibutuhkan.

Pemisahan badan pendapatan dan aset daerah untuk fokus pengelolaan
Realisasi PAD NTT yang mencapai Rp1,7 triliun
Tantangan dalam kepatuhan pembayaran PKB yang hanya 50%
Kajian akademis diperlukan untuk mendukung pembentukan perangkat daerah baru
Peningkatan formasi jabatan untuk SDM berkeahlian tinggi di sektor kesehatan

Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemprov NTT berharap dapat meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan dan aset daerah, serta memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas di berbagai sektor. Melalui pemisahan badan pendapatan dan aset daerah, diharapkan NTT dapat mengoptimalkan potensi yang ada dan berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.