Jakarta – Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan kembali komitmen Kementerian Perhubungan untuk terus menerapkan evaluasi dan pembenahan keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, yang membahas tanggapan pemerintah terhadap beberapa insiden kecelakaan kapal, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 19 Agustus.
Pentingnya Keselamatan Pelayaran Sejak Awal
Menhub Dudy menggarisbawahi bahwa aspek keselamatan harus menjadi fokus utama, bukan hanya setelah terjadinya kecelakaan. Setiap tahap perjalanan, mulai dari persiapan keberangkatan kapal hingga kedatangan penumpang di tujuan, harus dipastikan aman.
“Keselamatan tidak boleh hanya menjadi perhatian setelah kecelakaan terjadi. Kita harus memastikan keselamatan sejak sebelum kapal berangkat, selama pelayaran, hingga seluruh penumpang tiba dengan selamat di tujuan,” ungkap Menhub Dudy dengan tegas.
Evaluasi Insiden Kapal
Dalam rapat tersebut, pemerintah memaparkan langkah-langkah penanganan dan evaluasi terhadap empat insiden yang menjadi sorotan, termasuk KMP Mutiara Sentosa II, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menhub Dudy juga menyampaikan rasa belasungkawa kepada para korban dan keluarga yang terdampak. Ia menekankan bahwa kehadiran pemerintah di hadapan Komisi V DPR RI adalah bentuk pertanggungjawaban sekaligus komitmen untuk melakukan perbaikan.
“Kehadiran kami di sini adalah untuk memberikan pertanggungjawaban pemerintah mengenai penanganan yang telah dilakukan serta langkah-langkah evaluasi dan perbaikan yang sedang serta akan dilaksanakan,” tambah Menhub.
Menjamin Sistem Keselamatan yang Efektif
Menhub menekankan bahwa evaluasi keselamatan tidak hanya terbatas pada kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan administratif. Proses pemeriksaan harus dapat memastikan bahwa sistem keselamatan berfungsi dengan baik dan dapat menghadapi situasi darurat di lapangan.
“Dokumen yang lengkap tidak menjadi alasan untuk berhenti pada aspek administratif. Kejadian-kejadian ini justru menjadi dasar bagi kami untuk mengevaluasi lebih dalam efektivitas implementasi sistem keselamatan di atas kapal, khususnya sistem proteksi kebakaran, kesiapan awak, kondisi kendaraan dan muatan, serta kemampuan merespons keadaan darurat,” tegas Menhub.
Aspek yang Dievaluasi dalam Keselamatan Pelayaran
Evaluasi insiden tersebut mencakup berbagai aspek penting, antara lain:
- Keandalan sistem proteksi kebakaran
- Akses terhadap survival craft
- Kesiapan emergency response
- Kemampuan awak dalam menghadapi keadaan darurat
- Pengawasan kapal tradisional dan akurasi manifest
Fokus evaluasi juga meliputi kapasitas angkut, kesiapan alat keselamatan, pengawasan keberangkatan kapal, serta pelaksanaan hot work permit, identifikasi material berbahaya, fire watch, dan pengawasan pekerjaan maintenance di atas kapal.
Pencegahan Kecelakaan Secara Berlapis
Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk memperkuat pencegahan kecelakaan secara berlapis. Ini mencakup regulasi, pemeriksaan mandiri, penyaringan kendaraan dan muatan, uji petik, hingga keputusan akhir sebelum penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Pengawasan dilakukan melalui audit, inspeksi, ramp check, pemeriksaan operasional, dan kelaiklautan kapal.
“Setiap temuan harus ditindaklanjuti. Jika ditemukan masalah besar, keberangkatan harus ditunda, atau kapal tidak boleh berlayar,” tegas Menhub.
Akurasi Data Penumpang dan Muatan
Pembenahan juga diarahkan pada akurasi manifest penumpang dan kendaraan. Kementerian Perhubungan mendorong integrasi antara manifest, ticketing, dan boarding agar jumlah penumpang, kendaraan, serta muatan yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi aktual di kapal. Sistem ini diarahkan menuju single data system, sehingga setiap perubahan data dapat diperbarui dan divalidasi secara real-time.
“Prinsip ke depan harus tegas: SPB tidak akan diterbitkan jika data belum tervalidasi. Dalam hal keselamatan, lebih baik tidak berangkat daripada berlayar tetapi tidak selamat sampai tujuan,” ucap Menhub Dudy.
Pengendalian Muatan dan Stabilitas Kapal
Selain itu, pengendalian terhadap overloading dan over dimension, pemenuhan aspek stabilitas kapal, serta pengawasan muatan berbahaya menjadi bagian dari penguatan sistem keselamatan. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa potensi risiko dapat terdeteksi dan ditangani sedini mungkin sebelum kapal meninggalkan pelabuhan.
Konsistensi dan Kolaborasi untuk Keselamatan Pelayaran
Menhub Dudy menegaskan bahwa memperkuat keselamatan pelayaran membutuhkan konsistensi dan kolaborasi dari semua pihak, mulai dari pemerintah, operator, awak kapal, masyarakat, hingga pemangku kepentingan lainnya. “Tidak ada alasan untuk mengkompromikan keselamatan demi sebuah keberangkatan,” ujarnya dengan tegas.
Dengan berbagai langkah yang telah diambil, diharapkan keselamatan pelayaran dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga setiap perjalanan laut dapat dilakukan dengan aman dan nyaman. Pembenahan keselamatan pelayaran menjadi tanggung jawab bersama yang harus dijalankan dengan serius dan berkelanjutan.
➡️ Baca Juga: Revitalisasi Anjungan DKI di TMII Jadi Pusat Edukasi Budaya Modern yang Menarik
➡️ Baca Juga: Audi S3 Terbaru Resmi Meluncur di Indonesia, Ketahui Spesifikasi dan Harganya
